BOJONEGOROtimes.Id – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna, Jumat siang (27/03/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh regulasi yang dibahas diharapkan mampu memberi dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik.
Selain itu, Raperda tersebut juga diarahkan untuk memberikan perlindungan serta pengayoman yang nyata di tengah kehidupan warga.
Komitmen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan secara berkelanjutan.
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Abdullah Umar.
Agenda utama mencakup pembahasan lima Raperda strategis yang meliputi pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, pengelolaan barang milik daerah, serta rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2026–2030.
Selain itu, turut dibahas pula regulasi mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Kelima Raperda ini dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan daerah ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD.
Pandangan umum yang disampaikan meliputi saran, kritik, hingga harapan yang konstruktif dari Fraksi PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PAN, serta Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional.
Ia menilai, masukan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan daerah.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Setyo Wahono juga menegaskan bahwa pemerintah daerah menerima dan memahami seluruh tanggapan yang telah disampaikan fraksi-fraksi.
Hal tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, dialog yang terbangun dalam forum paripurna menjadi ruang strategis untuk memperkuat kualitas regulasi.
Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Menanggapi pandangan Fraksi PKB dan Golkar, Bupati menekankan pentingnya pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan akuntabel.
Ia menyebut bahwa tata kelola aset daerah harus dijalankan secara transparan sebagai bagian dari penerapan prinsip good governance.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Selain itu, pengelolaan aset yang baik juga akan mendukung efisiensi dan efektivitas pembangunan.
Terkait Raperda tentang Kabupaten Layak Anak dan perlindungan perempuan serta anak, Bupati menegaskan bahwa regulasi ini bukan sekadar formalitas administratif.
Ia menyebut aturan tersebut dirancang sebagai instrumen perlindungan yang konkret bagi korban kekerasan.
Pemerintah juga akan memperjelas tugas dan fungsi satuan tugas hingga tingkat desa.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan yang menyentuh langsung masyarakat.
Sementara itu, dalam sektor pariwisata, pengembangan akan difokuskan pada destinasi unggulan serta penguatan status Geopark.
Pengembangan tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem yang ada.
Integrasi dengan potensi lokal menjadi salah satu strategi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Dengan pendekatan ini, sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.
“Kami menyadari bahwa jawaban ini mungkin belum menjawab seluruh persoalan di lapangan, namun kami berharap kerja sama antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” ujar Setyo Wahono.
Pernyataan tersebut sekaligus menutup penyampaian jawaban dalam rapat paripurna.
Sinergi yang kuat diharapkan terus terjalin dalam setiap proses pembangunan daerah ke depan. (*)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,