BOJONEGOROtimes.Id – Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, bergerak cepat memimpin koordinasi teknis bersama 232 penyuluh pertanian guna memperkuat ketahanan pangan daerah pada Senin (16/03/2026).
Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata atas dinamika geopolitik global yang mulai mengancam stabilitas ekonomi di sektor agraria.
Pertemuan yang diinisiasi DKPP ini menjadi wadah konsolidasi penting dalam memastikan kesiapan petani menghadapi tantangan iklim dan ekonomi ke depan.
Dedikasi para penyuluh lapangan diminta tetap maksimal demi menjaga kedaulatan pangan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam arahannya, Nurul Azizah menyoroti lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menyentuh angka signifikan yakni US$ 101 per barel saat ini.
Fenomena ekonomi global tersebut diwaspadai karena berpotensi memicu kenaikan harga pupuk serta melemahkan daya beli petani di pelosok desa.
Wabup menekankan bahwa penyuluh harus menjadi garda terdepan dalam mendampingi petani agar tetap produktif meski berada di bawah tekanan pasar.
Kehadiran pimpinan OPD terkait dalam acara ini mempertegas komitmen pemerintah daerah untuk memberikan solusi konkret bagi permasalahan di lapangan.
Salah satu poin krusial yang ditekanan Wabup adalah percepatan sinkronisasi data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) demi melindungi area produktif milik masyarakat.
Ia mendorong validasi data yang intensif antara DKPP dan dinas teknis lainnya guna menyelaraskan target pemerintah pusat seluas 93.000 hektar lahan.
Ketepatan data ini dianggap vital agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah tepat sasaran dan mampu melindungi aset utama pertanian Bojonegoro.
Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama agar realita di lapangan seluas 43.000 hektar dapat dioptimalkan secara administratif dan teknis.
Terkait efisiensi, Nurul Azizah mendorong penuh program elektrifikasi pertanian sebagai solusi cerdas menggantikan mesin pompa berbahan bakar minyak yang kian mahal.
Inovasi teknologi ini diproyeksikan mampu memangkas biaya operasional petani secara drastis dari angka Rp2.900.000 menjadi hanya sekitar Rp1.100.000 per hektar.
Selain itu, para penyuluh juga diminta memberikan edukasi dini mengenai pemilihan komoditas yang tepat menyambut musim kemarau yang diprediksi tiba April.
Langkah mitigasi ini diharapkan mampu meminimalisir kerugian petani akibat kekurangan pasokan air saat puncak musim kering di bulan Juni.
Meskipun status administratif penyuluh kini beralih ke pusat, Wabup menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah tidak boleh terputus demi kesejahteraan rakyat.
Bojonegoro yang menyumbang 30 persen pasokan migas nasional memerlukan sektor pertanian yang tangguh sebagai pilar penyeimbang ekonomi bagi seluruh warganya.
Ia meyakini bahwa kerja keras yang dilakukan dengan penuh keikhlasan oleh para petugas lapangan akan membawa dampak positif bagi kemajuan.
Visi pembangunan berkelanjutan ini diharapkan mampu mewujudkan kemakmuran bagi petani sekaligus memperkokoh posisi Bojonegoro sebagai lumbung pangan yang mandiri. (Prokopim)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,