BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melakukan pemutakhiran data guna memastikan kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum Satu Data, Kamis (26/2/2026) di Partnership Room.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data daerah.
Sekaligus mendukung percepatan implementasi Rencana Aksi Satu Data 2026–2029.
Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, menegaskan bahwa penyelenggaraan Satu Data bukan sekadar urusan teknis administratif.
Menurutnya, data merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya peran pimpinan perangkat daerah dalam memastikan data dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
”Satu Data bukan hanya soal teknis, tetapi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berkesinambungan,” ujarnya.
Edi menambahkan, kehadiran Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam forum tersebut menjadi penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Satu Data merupakan kerja bersama lintas pemerintahan.
Dengan integrasi tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan semakin terpadu dan selaras.
”Penyelenggaraan Satu Data di kabupaten adalah bagian dari keterpaduan perencanaan dengan pemerintah provinsi,” tambahnya.
Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Heri Widodo, menyoroti pentingnya integrasi data antar-OPD melalui portal Satu Data Indonesia dan SATA JATIM.
Ia menyebut komitmen bersama menjadi kunci utama keberhasilan tata kelola data.
Dengan sistem terintegrasi, kualitas pemerintahan diyakini semakin transparan dan efektif.
”Dengan portal Satu Data Bojonegoro, tata kelola pemerintahan akan semakin baik,” tandasnya.
Berdasarkan data Diskominfo, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Bojonegoro menunjukkan tren meningkat.
Tahun 2023 IPS berada di angka 2,49 dan naik menjadi 2,58 pada 2024, keduanya dalam kategori Cukup. Target 2026 diproyeksikan mencapai 2,60 dengan kategori Menuju Baik.
Sementara Indeks Satu Data Kabupaten 2024 berada di angka 61,95 dan ditargetkan menembus di atas 70 pada 2026.
Kepala BPS Bojonegoro, Syawaluddin Siregar, menjelaskan bahwa Satu Data bertujuan menghimpun data dalam satu sistem terpadu.
Prinsipnya meliputi standar data yang baku, metadata yang jelas, interoperabilitas, serta keseragaman satuan ukuran.
Dengan prinsip tersebut, data menjadi akurat, mutakhir, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
”BPS berperan sebagai pembina data dan terus berkolaborasi dengan Kominfo serta Bappeda untuk 2026,” jelasnya.
Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Arimbi Dinar Dewita, menyampaikan bahwa data yang kuat sangat penting untuk monitoring dan evaluasi pembangunan.
Data menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan target pembangunan daerah.
Dengan dukungan Satu Data, keputusan yang diambil diharapkan lebih tepat dan terukur.
”Data menjadi fondasi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro, Andik Sudjarwo, menekankan bahwa data berkualitas lahir dari koordinasi dan kolaborasi antar-OPD.
Data juga berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan dari tahun ke tahun.
Melalui komitmen bersama, target pembangunan di masa mendatang dapat dirumuskan lebih akurat.
”Data berkualitas adalah hasil koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Rakor tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen dan pemberian penghargaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026.
Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat daerah, BPS, Bappeda, serta operator Satu Data di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Momentum ini menjadi penguat komitmen bersama menuju tata kelola data yang semakin profesional dan terintegrasi. (*)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,