Proyek BKKD 2025 di Ngampal Ambles, Jalan 1,1 Km Mengelupas, Pemkab Bojonegoro Lakukan Monitoring

BOJONEGOROtimes.Id – Proyek peningkatan jalan desa di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, menjadi perhatian publik.

‎Infrastruktur yang baru sekitar satu bulan selesai dikerjakan itu dilaporkan sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik.

Jalan tersebut dibangun melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025. Nilai anggarannya disebut mencapai miliaran rupiah.

‎Menindaklanjuti aduan warga, tim Inspektorat Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga serta Camat Sumberrejo melakukan peninjauan lapangan pada Kamis (26/2/2026).

‎Monitoring dilakukan untuk memastikan kondisi fisik proyek. Pemeriksaan juga melibatkan tim teknis guna mengevaluasi mutu pekerjaan.

‎Langkah ini diambil sebagai respons atas laporan masyarakat.

‎Sekretaris Inspektorat Bojonegoro, Didit Sugiarto, menyampaikan bahwa pihaknya langsung bergerak setelah menerima informasi terkait kerusakan tersebut.

‎Ia menegaskan pengecekan dilakukan bersama tim teknis dari PU Bina Marga. Fokus utama pemeriksaan adalah kondisi struktur jalan yang baru selesai dibangun.

Pemerintah ingin memastikan penyebab kerusakan secara objektif.

‎“Kami menurunkan tim bersama tim teknis dari PU Bina Marga untuk menindaklanjuti informasi yang kami terima terkait kondisi fisik pekerjaan peningkatan jalan di Desa Ngampal yang sudah mengalami kerusakan, padahal baru saja selesai,” ujar Didit.

‎Dari hasil pantauan sementara di lokasi, ruas jalan sepanjang 1.180 meter itu tidak lagi dalam kondisi prima.

‎Beberapa bagian terlihat sudah mengalami tambalan.

‎Kerusakan paling mencolok berada pada ruas sekitar 50 meter. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat setempat.

‎Pada bagian yang rusak, permukaan aspal tampak ambles dan berlubang. Bahkan lapisan agregat batu di bawahnya terlihat muncul ke permukaan.

‎Hal ini mengindikasikan adanya persoalan pada struktur pondasi. Kerusakan itu dinilai cukup serius meski usia proyek masih sangat baru.

‎Jalan tersebut merupakan akses penghubung antar-dusun yang cukup vital bagi warga.

‎Aktivitas pertanian dan distribusi hasil panen banyak bergantung pada kelancaran jalur ini.

‎Kerusakan jalan tentu berdampak pada mobilitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, warga berharap ada penanganan cepat dan tuntas.

‎Proyek peningkatan jalan ini diketahui bersumber dari dana BKKD Tahun Anggaran 2025.

‎Nilai anggaran disebut sekitar Rp2 miliar, sementara versi pemerintah desa menyebut angka kurang lebih Rp1,8 miliar.

‎Program BKKD sendiri merupakan bantuan keuangan dari Pemkab Bojonegoro kepada desa.

‎Tujuannya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.

‎Didit menambahkan bahwa hasil pemeriksaan lengkap masih menunggu laporan resmi dari tim di lapangan.

‎Hingga kini proses pengecekan teknis masih berlangsung. Pemerintah akan menyampaikan hasilnya setelah evaluasi selesai.

‎Transparansi disebut menjadi bagian penting dalam proses ini.

‎“Untuk hasilnya masih menunggu laporan lengkap dari tim yang hingga kini masih berada di lokasi,” tambah Didit.

‎Sementara itu, Kepala Desa Ngampal, Budiono, membenarkan adanya monitoring dari Inspektorat dan Dinas PU Bina Marga.

‎Ia menyatakan bahwa dari hasil pengecekan sementara memang ditemukan sejumlah kerusakan.

‎Pemerintah desa akan mengikuti arahan tim teknis. Langkah perbaikan segera direncanakan.

‎“Untuk jalan yang rusak, sesuai arahan tadi akan dilakukan pengerukan dan pembongkaran secara total, kemudian diperbaiki kembali,” ujar Budiono.

‎Budiono menduga penyebab kerusakan berasal dari kualitas bahan pondasi yang kurang optimal.

‎Ia menyebut istilah bahan biscos sebagai salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi jalan.

‎Meski demikian, evaluasi teknis tetap menunggu hasil resmi dari tim. Pemerintah desa berkomitmen mendukung proses perbaikan.

‎“Penyebabnya karena kualitas biscos atau bahan pondasinya kurang bagus,” katanya.

‎Ia juga memastikan bahwa pihak pelaksana kegiatan atau kontraktor bersedia bertanggung jawab.

‎Kontraktor disebut telah menyanggupi untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi hasil monitoring.

‎Perbaikan dijanjikan dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah desa berharap persoalan ini segera tuntas.

‎“Pihak kontraktor juga menyanggupi untuk melakukan perbaikan dalam waktu dekat,” tutupnya. (*)