BOJONEGOROtimes.Id – Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, menegaskan komitmennya dalam mengawal rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang terintegrasi dengan flyover.
Ia menyatakan dukungan terhadap proyek strategis tersebut karena dinilai mendesak untuk mengurai kemacetan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan penting agar pelaksanaannya benar-benar matang.
Menurut Umar, pembangunan infrastruktur berskala besar harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh.
Ia menekankan bahwa perencanaan tidak boleh hanya berorientasi pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga harus melindungi kepentingan masyarakat.
“Kami mendukung penuh JLS karena urgensinya jelas, tetapi jangan sampai menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tegasnya, Senin (18/2/2026).
Salah satu perhatian utama DPRD adalah soal efektivitas penggunaan lahan.
Mengingat adanya arahan nasional untuk menjaga lahan produktif, Urnar meminta agar proses pembebasan lahan dilakukan dengan kajian mendalam.
“Konsultasi publik dan kajian teknis harus detail agar lahan pertanian yang produktif tetap terlindungi,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti dampak ekonomi lokal di sekitar jalur yang akan dibangun.
Umar mengingatkan agar keberadaan JLS tidak justru mematikan usaha warga yang selama ini bergantung pada arus lalu lintas di jalur lama.
“Pembangunan ini harus membuka peluang ekonomi baru, bukan menutup usaha masyarakat,” imbuhnya.
Aspek manajemen arus kendaraan juga menjadi perhatian serius.
DPRD meminta agar penentuan titik akses keluar-masuk JLS dihitung secara presisi supaya tidak memunculkan kemacetan baru di kawasan lain.
“Jangan sampai setelah JLS jadi, muncul simpul kepadatan baru akibat perencanaan akses yang kurang matang,” kata Umar.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memaparkan hasil studi kelayakan pembangunan JLS yang disusun Tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik UGM.
Proyek ini dirancang berada di sisi selatan rel kereta api dan terintegrasi dengan flyover, terutama untuk mengakomodasi kendaraan berat agar tidak lagi masuk pusat kota.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Chusaifi Ifan, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 proyek akan memasuki tahap penyusunan Detailed Engineering Design (DED).
Dokumen pengadaan tanah, AMDAL, serta analisis dampak lalu lintas juga akan disusun secara paralel untuk memastikan kesiapan administrasi dan teknis.
Dengan berbagai catatan dan dukungan tersebut, DPRD Bojonegoro berharap JLS benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi mobilitas daerah.
Umar menegaskan, pengawasan legislatif akan terus dilakukan agar proyek berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kami ingin JLS menjadi solusi kemacetan sekaligus penggerak ekonomi, tanpa mengorbankan kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,