JLS Terintegrasi Flyover, Bupati Bojonegoro Tekankan Konsep Minimalis Visioner

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mematangkan rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang terintegrasi flyover.

‎Pemaparan hasil studi kelayakan dilakukan Tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik UGM di Ruang Angling Dharma, Senin (18/2/2026).

‎Proyek ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.

‎Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam pembahasan tersebut.

‎Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya konsep pembangunan yang efisien namun tetap berorientasi masa depan.

‎Ia meminta perencanaan dilakukan secara detail agar penggunaan lahan dan struktur lebih optimal.

‎“Kita dorong konsep yang efisien dan minimalis namun tetap visioner,” tegasnya.

‎Menurutnya, pembangunan harus mampu menjawab persoalan lalu lintas tanpa membebani anggaran daerah.

‎Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Chusaifi Ifan, menjelaskan proyek akan berlanjut ke tahap Detailed Engineering Design (DED) pada 2026.

‎Selain itu, dokumen pengadaan tanah, AMDAL, dan ANDALALIN disiapkan secara paralel.

‎“Tahun 2026 kita lanjutkan dengan penyusunan DED untuk JLS terintegrasi flyover dan jembatan,” ujarnya.

‎Tahapan ini menjadi fondasi sebelum proyek masuk fase konstruksi.

‎Secara teknis, JLS direncanakan berada di selatan rel kereta api dan terhubung flyover untuk menghindari perlintasan sebidang.

‎Jalur ini diprioritaskan bagi kendaraan berat agar tidak lagi membebani pusat kota.

‎Prof. Ali Awaluddin dari UGM memaparkan kajian teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam studi tersebut.

‎Pemodelan lalu lintas menunjukkan potensi pengurangan kepadatan signifikan di kawasan perkotaan.

‎Fokus penanganan diarahkan pada simpang Bundaran Jetak dan Proliman Kapas yang selama ini menjadi titik kemacetan.

‎Kendaraan besar dan minimnya fasilitas pendukung menjadi penyebab utama kepadatan.

‎Dengan hadirnya JLS, arus kendaraan berat akan dialihkan sehingga lalu lintas lebih tertata.

‎Dampaknya diharapkan meningkatkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat.

‎Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut dengan sejumlah catatan strategis.

‎Ia menekankan perlindungan lahan produktif agar tidak mengganggu sektor pertanian.

‎“Pembebasan lahan harus dikonsultasikan secara mendalam agar tidak merugikan petani,” ujarnya.

‎Selain itu, DPRD meminta akses ekonomi warga sekitar tetap diperhatikan.

‎DPRD juga mengingatkan pentingnya perhitungan titik keluar-masuk JLS secara akurat.

‎Penentuan akses dinilai krusial agar tidak menimbulkan kemacetan baru di lokasi berbeda.

‎Pemerintah diminta memastikan manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.

‎Dengan sinergi eksekutif dan legislatif, JLS diharapkan menjadi pengungkit mobilitas dan pertumbuhan ekonomi Bojonegoro ke depan. (*)