BOJONEGOROtimes.Id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten mulai memantapkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Jumat (13/2/2026).
Agenda sepuluh tahunan ini menjadi fondasi penting penyediaan data bagi perumusan kebijakan pembangunan Bojonegoro.
Hasilnya akan dipakai dari level daerah sampai nasional. Kolaborasi ini digelar di Ruang Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro.
Kepala BPS Bojonegoro, Syawaluddin Siregar, menyebut sensus bukan sekadar rutinitas administrasi.
Menurutnya, data ekonomi merupakan investasi jangka panjang bagi arah pembangunan daerah.
Terlebih dinamika usaha berkembang cepat, termasuk tumbuhnya UMKM dan sektor digital. Pemerintah membutuhkan potret nyata kondisi di lapangan.
“Sensus Ekonomi 2026 adalah gambaran riil sosial ekonomi kita. Tanpa data lengkap, kebijakan bisa meleset dari kebutuhan masyarakat,” ujar Syawaluddin.
Ia menegaskan, basis data kuat membuat perencanaan lebih terukur. Dengan begitu, program tidak lagi bersifat perkiraan. Semua berpijak pada fakta.
Pelaksanaan SE2026 berlandaskan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus serta UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Sensus ini menargetkan seluruh kegiatan ekonomi di luar pertanian hingga wilayah administratif terkecil.
Selain itu, BPS akan menyusun direktori usaha yang rinci. Data tersebut penting untuk kebutuhan berbagai survei lanjutan.
Informasi yang dihimpun mencakup identitas usaha, produk utama, serta status badan usaha.
Petugas juga mencatat tenaga kerja, pemanfaatan internet, hingga kepemilikan sertifikasi halal.
Termasuk pula partisipasi dalam program strategis seperti Makan Bergizi Gratis. Gambaran ini membantu melihat daya saing pelaku usaha.
Selain karakteristik, BPS akan mengumpulkan data pendapatan, pengeluaran, serta aset.
Ada pula keterangan sosial keluarga seperti kondisi tempat tinggal dan kepemilikan.
Semua variabel ini memberi gambaran menyeluruh ekosistem ekonomi. Hasilnya akan menjadi dasar evaluasi dan perencanaan.
Bagi Pemkab Bojonegoro, data sensus akan menjadi referensi utama menyusun kebijakan tepat sasaran.
Pemerintah bisa memetakan peluang investasi, bantuan, hingga kebutuhan pelatihan.
Dampaknya diharapkan membuka lapangan kerja baru. Stabilitas harga pun lebih mudah dijaga.
Menjawab kekhawatiran pelaku usaha, Syawaluddin memastikan keamanan informasi responden.
Undang-undang menjamin kerahasiaan dan penggunaannya hanya untuk statistik.
Data dipublikasikan dalam bentuk agregat, bukan individu. Karena itu tidak berkaitan dengan kepentingan pajak.
BPS mengajak seluruh entitas usaha, dari UMKM sampai perusahaan besar, berpartisipasi aktif.
Pendataan dilakukan lewat berbagai metode, mulai wawancara langsung hingga pengisian mandiri online.
Kejujuran responden menjadi kunci kualitas hasil. Partisipasi luas akan menentukan akurasi.
“Satu usaha yang tercatat berarti satu langkah menuju ekonomi Bojonegoro yang lebih kuat dan berkeadilan,” pungkas Syawaluddin.
Ia berharap semua pihak ikut mengawal momentum ini. Dengan data presisi, kemandirian ekonomi lebih mudah diwujudkan.
SE2026 diharapkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,