FKP RKPD 2027 Digelar, Bupati Bojonegoro Minta Arah Pembangunan Tepat Sasaran

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (23/1/2026), bertempat di Ruang Pertemuan Angling Dharma.

‎Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam menyusun arah pembangunan Bojonegoro yang partisipatif dan berkelanjutan.

‎FKP dirancang sebagai wadah penjaringan aspirasi sejak tahap awal perencanaan.

‎Tujuannya agar kebijakan pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

‎Forum tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

‎Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, Sekda, jajaran OPD, Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, pemuda, perempuan, NGO, hingga media.

‎Kehadiran lintas sektor ini memperkuat prinsip inklusivitas dalam perencanaan pembangunan daerah.

‎FKP menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

‎Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya FKP sebagai forum penyelarasan aspirasi publik.

‎Menurutnya, RKPD 2027 harus mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara komprehensif.

‎“RKPD 2027 perlu disusun secara inklusif dan mendengarkan aspirasi masyarakat sejak awal,” tegasnya.

‎Ia berharap dokumen perencanaan menjadi fondasi kuat pembangunan Bojonegoro ke depan.

‎Tema pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar.

‎Fokus utamanya meliputi infrastruktur, layanan dasar, serta fondasi pembangunan berkelanjutan.

‎Tema tersebut dirancang sebagai prasyarat kemajuan daerah di tahun-tahun berikutnya.

‎Arah kebijakan ini sejalan dengan RPJMD Bojonegoro 2025–2029 serta kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

‎Adapun fokus perencanaan pembangunan 2027 meliputi pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.

‎Selain itu, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta digitalisasi layanan publik juga menjadi prioritas.

‎Isu kebencanaan dan reformasi birokrasi turut mendapat perhatian serius.

‎Seluruh fokus tersebut dirancang untuk memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

‎Pemerintah daerah juga memaparkan capaian makro pembangunan Kabupaten Bojonegoro.

‎Angka kemiskinan tahun 2025 tercatat sebesar 11,49 persen, turun 0,20 poin dari tahun sebelumnya.

‎Jumlah penduduk miskin berkurang 2.430 jiwa, dari 147.330 jiwa menjadi 144.900 jiwa.

‎Capaian ini menunjukkan tren positif pembangunan sosial ekonomi daerah.

‎Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro tahun 2025 mencapai 73,74.

‎Angka tersebut meningkat 0,99 poin dan menjadi peningkatan IPM tertinggi di Jawa Timur.

‎Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4,42 persen menjadi 3,90 persen.

‎Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren positif, baik dengan maupun tanpa sektor migas.

‎Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bojonegoro meningkat menjadi 74,02 dengan predikat BB.

‎Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 tercatat 82,84 atau predikat BB.

‎Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 mencapai 4,68.

‎Capaian ini menempatkan Bojonegoro peringkat ke-6 nasional dan ke-2 se-Jawa Timur dengan predikat Pelayanan Prima.

‎Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar menekankan pentingnya peran DPRD dalam penyusunan RKPD.

‎Ia menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.

‎“Hingga saat ini, 809 usulan kegiatan dari seluruh fraksi telah terinput dan terverifikasi di SIPD RI,” ujarnya.

‎Ia berharap RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

‎Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Achmad Gunawan Ferdiansyah melaporkan jalannya FKP Ranwal RKPD 2027.

‎Ia menjelaskan bahwa penyusunan RKPD mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

‎“Proses ini mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” jelasnya.

‎Pendekatan yang digunakan bersifat teknokratis, politis, dan partisipatif.

‎Forum berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta.

‎Aspirasi yang disampaikan meliputi pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, dan infrastruktur dasar.

‎Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan tersebut.

‎Seluruh hasil FKP akan menjadi bahan penyempurnaan RKPD 2027 agar lebih responsif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Prokopim)