Lewat Sapa Bupati, Warga Bojonegoro Diajak Aktif Awasi Data Bantuan Sosial

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali membuka ruang komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui Dialog Interaktif “Sapa Bupati” yang digelar di Pendopo Malowopati, Senin (19/1/2026).

‎Kegiatan ini menjadi sarana bagi warga Bojonegoro untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendapatkan penjelasan langsung terkait kebijakan daerah.

‎Fokus utama dialog kali ini menyoroti isu pendataan sosial serta mekanisme penyaluran bantuan pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

‎Antusiasme warga terlihat dari berbagai pertanyaan yang disampaikan secara langsung kepada jajaran Pemkab.

‎Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah daerah menargetkan angka kemiskinan berada di kisaran 10,55 persen.

‎Angka tersebut setara dengan sekitar 96.400 jiwa dan menjadi dasar utama dalam perencanaan program perlindungan sosial.

‎Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor krusial agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.

‎“Target ini menjadi acuan kami agar bantuan sosial lebih efektif dan terukur,” jelasnya.

‎Agus, yang akrab disapa Anto, menjelaskan bahwa sistem pendataan bantuan sosial kini mengalami transformasi besar.

‎Sejak Juli 2025, pemerintah pusat resmi menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan bantuan sosial.

‎Kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 3 Tahun 2025.

‎“Sekarang semua data disatukan dalam DTSEN agar lebih akurat dan tidak saling tumpang tindih,” ujar Anto.

‎Ia menambahkan, sebelumnya data penerima bantuan berasal dari berbagai sumber yang kerap tidak sinkron.

‎Mulai dari DTKS, BPJS, hingga data sektoral lainnya, sering kali memicu ketidaktepatan sasaran.

‎Dengan DTSEN, pemerintah berharap penyaluran bantuan menjadi lebih adil dan transparan.

‎“Integrasi data ini adalah langkah besar dalam reformasi perlindungan sosial,” imbuhnya.

‎Proses pemutakhiran data DTSEN dilakukan secara berjenjang dan partisipatif.

‎Perbaikan data diawali dari musyawarah desa, kemudian diverifikasi oleh SDM PKH, dan diteruskan ke Pemkab Bojonegoro.

‎Selanjutnya, data tersebut diusulkan ke Kementerian Sosial RI untuk ditetapkan secara nasional.

‎“Validasi berlapis ini penting agar data benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat,” terang Anto.

‎Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.

‎Desil 1 dan 2 menjadi prioritas utama penerima bantuan karena termasuk kelompok paling rentan.

‎Kategori ini mencakup warga tanpa pekerjaan tetap, lansia terlantar, hingga keluarga dengan anggota disabilitas berat.

‎“Kelompok ini menjadi fokus utama intervensi sosial pemerintah,” katanya.

‎Sementara itu, kelompok desil 3 hingga 5 masih memiliki peluang menerima bantuan.

‎Namun sifatnya dinamis dan sangat bergantung pada perubahan kondisi ekonomi keluarga.

‎Data dapat naik atau turun sesuai hasil evaluasi dan verifikasi lapangan.

‎“Karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala,” jelas Anto.

‎Melihat masih minimnya desa yang aktif mengajukan pembaruan data, Pemkab Bojonegoro mengambil langkah strategis.

‎Pada akhir 2025, Bupati dan Wakil Bupati menggandeng BPS Kabupaten Bojonegoro untuk mempercepat pendataan menyeluruh.

‎Pendataan dilakukan terhadap seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu.

‎“Ini bukan soal mencari siapa yang miskin, tetapi membangun basis data yang adil dan akurat,” tegas Anto.

‎Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya menegaskan pentingnya dialog langsung dengan masyarakat.

‎Menurutnya, Sapa Bupati menjadi ruang evaluasi sekaligus kontrol publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

‎Ia mengapresiasi seluruh masukan dan aspirasi yang disampaikan warga.

‎“Semua yang disampaikan hari ini akan kami jadikan bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.

‎Menanggapi pemasangan stiker pendataan di rumah warga, Bupati menjelaskan hal tersebut bagian dari verifikasi lapangan.

‎Stiker digunakan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan.

‎Ia menegaskan bahwa tujuan utama bantuan sosial bukan sekadar memberi, tetapi memberdayakan.

‎“Kami ingin masyarakat bangkit, mandiri, dan tidak terus bergantung pada bantuan,” pungkasnya. (*)