‎Wabup Bojonegoro Minta Sekdes Aktif Kawal Data Kemiskinan Secara Berkala

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menguatkan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan melalui data yang valid dan akurat.

‎Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Nurul Azizah saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda) yang digelar di Ruang Angling Dharmo pada Kamis, 24 Juli 2025.

‎Kegiatan yang diinisiasi oleh BAPPEDA Bojonegoro ini diikuti oleh operator dan sekretaris desa dari 28 kecamatan, 11 kelurahan, dan 419 desa.

‎Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dalam pengumpulan data desa sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan dan perencanaan pembangunan daerah.

‎Menurut Kepala BAPPEDA Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah, saat ini terdapat 54.016 kepala keluarga yang masuk dalam data kemiskinan daerah.

‎Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala setiap semester menjadi sangat krusial.

‎”Data yang valid akan menjadi dasar dalam menyusun rencana kegiatan tahun 2026 dan disajikan dalam bentuk dashboard agar program-program lebih tepat sasaran,” jelasnya.

‎Wabup Nurul Azizah menekankan pentingnya strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis data konkret.

‎Ia menyebut bahwa data yang akurat akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengeksekusi program-program pembangunan yang telah dirancang dalam RPJMD, khususnya dalam menekan angka kemiskinan, menaikkan IPM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

‎”Data bukan hanya tugas operator, tapi tanggung jawab bersama. Sekretaris desa adalah bank data yang harus aktif dalam validasi dan pemutakhiran,” tegasnya.

‎Adapun data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek, seperti informasi terkait kemiskinan, stunting, kondisi rumah, keberadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta status pelaku UMKM.

‎Data ini juga mendukung pelaksanaan program prioritas Pemkab, seperti Gayatri, Lele Buis Beton, Domba Kesejahteraan, dan program sosial lainnya.

‎Selain itu, Wabup Nurul juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman aparatur desa mengenai alokasi APBD Bojonegoro, yang pada 2026 akan mengalokasikan dana abadi untuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pariwisata.

‎”Transparansi penggunaan dana publik dimulai dari pemahaman yang baik di level desa,” tambahnya.

‎Dengan data yang terbarui dan valid, pemerintah daerah bisa memastikan intervensi pembangunan lebih tepat sasaran dan efisien.

‎Sinergi antara pemerintah desa dan daerah menjadi kunci sukses dalam menciptakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. (Prokopim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *