BOJONEGOROtimes.Id – Pemkab Bojonegoro resmi meluncurkan program dialog interaktif bertajuk ‘Sapa Bupati’ sebagai sarana untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat.
Dalam sesi perdana yang digelar di Pendopo Malowopati pada Kamis, 17 April 2025, Bupati Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir untuk mendengarkan dan merespons langsung aspirasi warga.
Acara ini dirancang sebagai forum terbuka, di mana masyarakat bebas menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun saran terkait berbagai isu pembangunan daerah.
Ke depannya, masyarakat juga dapat menyampaikan masukan melalui layanan WhatsApp resmi Pemkab untuk memudahkan komunikasi langsung dengan kepala daerah.
Dalam forum ini, beragam aspirasi mencuat dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari isu ketenagakerjaan, perizinan usaha, pengembangan UMKM, komunikasi antara ormas dan pemerintah, hingga pendidikan dan pelestarian kebudayaan lokal.
Salah satu warga, Lukman dari Kecamatan Gayam, menyampaikan pentingnya keberadaan lembaga pelatihan kerja (LPK) untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
Ia mencontohkan model pelatihan yang ada di Jepang yang membuka peluang magang bagi lulusan SMA. Ia berharap Pemkab dapat memperluas jenis pelatihan serta mempermudah perizinannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Amir Syahid, menegaskan bahwa pemerintah tengah gencar membuka pelatihan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru sebagai bagian dari komitmen menekan angka pengangguran.
Sementara itu, Bambang, warga Desa Kabunan, Kecamatan Balen, mengusulkan agar tersedia media khusus di setiap sesi ‘Sapa Bupati’ bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara tertulis, lengkap dengan alasan dan solusi yang diusulkan.
Wakil Bupati Nurul Azizah menyambut baik gagasan tersebut, menyatakan bahwa forum ini memang menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi secara langsung.
Dari sisi UMKM, Tini mengeluhkan belum optimalnya jalur distribusi produk. Meski produksi telah meningkat, masih dibutuhkan peran dari pelaku usaha besar yang mampu menjadi mitra pemasaran bagi pelaku UMKM lokal.
Dalam sesi kedua, Meti yang mewakili ormas, meminta adanya wadah sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.
Kepala Kesbangpol, Mahmudi, menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 350 ormas aktif di Bojonegoro. Ia mengajak seluruh ormas untuk terus menjalin kerja sama serta menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada pihaknya.
Masalah pendidikan juga turut mencuat. Ansyarifudin dari Kecamatan Purwosari menyoroti masih adanya pungutan yang dilakukan melalui komite sekolah.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Zamroni, menyampaikan bahwa pihaknya telah menegaskan larangan keberadaan komite di sekolah-sekolah binaan, apalagi setelah adanya pengangkatan guru dan pegawai tidak tetap.
Forum ini ditutup dengan aspirasi dari Yanto, pelaku seni lokal, yang mengusulkan pembangunan pusat kebudayaan di empat wilayah Bojonegoro serta menghidupkan kembali alun-alun sebagai pusat kegiatan masyarakat sekaligus ruang promosi bagi pelaku UMKM dan seniman.
Dengan antusiasme warga yang tinggi serta keterlibatan langsung pimpinan daerah, SAPA BUPATI menjadi harapan baru dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif. (Az)