SAKIP, Wabup Bojonegoro Optimistis Raih Nilai Memuaskan

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Langkah strategis ini sejalan dengan fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

‎Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa SAKIP merupakan sistem terintegrasi yang meliputi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta selaras dengan akuntabilitas keuangan.

‎Sistem ini juga menjadi parameter penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

‎Dalam penilaian SAKIP tahun 2024, Pemkab Bojonegoro berhasil meningkatkan nilainya dari 71 menjadi 74, namun masih berada dalam kategori BB.

‎”Dari 38 kabupaten/kota, Bojonegoro menduduki peringkat 21. Target ke depan adalah meningkatkan kategori menjadi A dengan nilai minimal 80,01,” ujar Wakil Bupati Nurul Azizah saat acara peluncuran dan Bimbingan Teknis (Bimtek) aplikasi SAKIP di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (8/5/2025).

‎Lebih lanjut, Nurul Azizah mengungkapkan bahwa baru 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro yang meraih nilai SAKIP kategori A.

‎Penilaian SAKIP sendiri mencakup empat komponen utama, yaitu perencanaan kerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi.

‎”Evaluasi rutin dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat, dan kami mohon agar rekomendasi dari hasil evaluasi segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

‎Wakil Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan OPD terhadap implementasi SAKIP demi mencapai target yang telah ditetapkan.

‎Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bojonegoro, Dyah Enggar Mukti, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi SAKIP Pemkab Bojonegoro tahun anggaran 2024 oleh MenPAN RB.

‎Selain itu, juga sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi berkelanjutan dan transformasi digital dalam pengelolaan pemerintahan melalui aplikasi.

‎Bimtek ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis penggunaan aplikasi SAKIP kepada para pejabat atau operator terkait.

‎”Tujuan lainnya adalah mendorong percepatan kinerja yang lebih sistematis, realtime, dan terintegrasi sebagai langkah perbaikan manajemen di tingkat perangkat daerah,” tutur Enggar.

‎Enggar berharap peluncuran aplikasi SAKIP ini dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan. (Az)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *