BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan Kick Off dan Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029 pada Rabu (26/2/2025). Acara yang berlangsung di ruang Angling Dharma gedung Pemkab Bojonegoro ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Pratikno.
Menko PMK Pratikno menyampaikan mengenai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dua dari delapan Asta Cita tersebut berfokus pada pembangunan manusia, sementara lima dari tujuh quick win dikoordinasikan oleh Kemenko PMK.
Dua Asta Cita tersebut mencakup pertama, penguatan pembangunan SDM, sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta peningkatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kedua, memperkuat harmonisasi kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Lima dari tujuh quick win tersebut antara lain adalah peningkatan kapasitas pembangunan rumah sakit dari kelas D ke C, digitalisasi pendidikan, penuntasan tuberkulosis, revitalisasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggul garuda.
Pemerintah juga mendorong kecamatan untuk menjadi pusat pelayanan. Dengan diundangnya para camat se-Kabupaten Bojonegoro, diharapkan kecamatan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan, karena pemerataan sangat penting.
“Laju pertumbuhan GDP yang tinggi sebagian besar dicapai oleh negara-negara yang tidak bergantung pada sumber daya alam. Artinya, negara yang tidak memiliki banyak sumber daya. Negara dengan GDP tinggi adalah negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Jadi, kemajuan terletak pada manusia. Diperlukan kerja keras, karena memiliki banyak sumber daya bukanlah hal yang mudah,” tegasnya.
Menko Pratikno juga menekankan perlunya langkah antisipasi agar kekayaan sumber daya alam tidak menjadi kutukan, melainkan berkah. Tantangan yang dihadapi semakin besar, di antaranya adalah kurangnya insentif untuk diversifikasi ekonomi dan pendapatan yang tidak stabil yang berisiko terhenti.
Saat ini, terdapat banyak tantangan, termasuk ketimpangan ekonomi, kurangnya dorongan untuk modernisasi dan demokratisasi, potensi korupsi dan inefisiensi, serta konflik terkait penguasaan sumber daya alam.
“Ini adalah tantangan. Diperlukan sinergi yang kuat dan jelas. Efisiensi menjadi kunci agar visi-misi bupati memiliki ruang fiskal,” ujarnya.
Ada beberapa langkah untuk menghadapi sumber daya alam yang melimpah. Pertama, lakukan diversifikasi ekonomi. Kedua, kelola pendapatan sumber daya alam dengan bijak, seperti memanfaatkan dana abadi daerah. Ketiga, terapkan kebijakan untuk menghindari penyakit Belanda atau dampak negatif dari melimpahnya sumber daya alam. Keempat, lakukan reformasi dalam tata kelola dan tingkatkan transparansi.
“Kelima, kembangkan ekonomi non-sumber daya alam secara merata. Keenam, tingkatkan partisipasi publik dan demokratisasi. Ketujuh, kelola lingkungan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Meskipun demikian, penting untuk memikirkan cara mendorong pemimpin Bojonegoro untuk menerapkan pemerintahan yang cerdas. Karena yang ada bukan kecerdasan individu, melainkan kecerdasan kolektif.
“Kecerdasan yang paling utama sering kali penuh asumsi, yaitu kecerdasan orang yang tidak berpengalaman. Sebab, orang berpengalaman ibarat gelas yang sudah penuh; untuk memasukkan hal baru menjadi sulit,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam kesempatan tersebut menyemangati untuk mewujudkan Bojonegoro yang Makmur dan Membanggakan. Menurut Wabup, kegiatan ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. Ini menjadi topik untuk mengangkat permasalahan pembangunan dan merumuskan isu-isu terkait.
“Kemiskinan masih berada pada angka 11,69 persen atau setara dengan 143.250 jiwa. Selain itu, terdapat peluang kerja dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,86 persen, sementara tenaga kerja yang tidak terserap mencapai 4,42 persen,” jelasnya.
Wabup Nurul Azizah menambahkan, sesuai arahan Bupati Setyo Wahono yang mengikuti retret hingga 28 Februari mendatang, ada beberapa draf yang menjadi program kegiatan jangka pendek, yaitu 100 hari kerja, serta program jangka menengah dan panjang. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan akan dirinci dalam RPJMD.
“Arahan Bapak Bupati adalah untuk berkoordinasi dengan BPS dan instansi terkait, serta menyinkronkan dengan kepala desa dan BPD,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya akurasi data yang akan menjadi kinerja seluruh OPD. Di antaranya adalah akurasi data kemiskinan daerah, data pencari kerja, dan potensi tenaga kerja yang belum bekerja. Selain itu, data usia sekolah dan mahasiswa dari Bojonegoro, data anak stunting, data wirausaha dan UMKM, serta data kelompok tani juga perlu diperhatikan.
“Dalam progres program 100 hari kerja, ada pemberian kolam lele untuk keluarga pra-sejahtera dan bantuan ayam serta kandang pada tahun 2025. Selain itu, halaman keluarga pra-sejahtera akan diberikan bantuan bibit sayuran yang dapat ditanam di sekitar rumah, sehingga mereka memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” paparnya.
Dalam rangka peningkatan pendidikan, Menko Pratikno mendukung SMAN 2 yang telah melakukan MoU dengan Provinsi Jawa Timur dan IPDN, terkait dengan sekolah Pamong Praja yang satu-satunya di Kabupaten Bojonegoro.
“Kemandirian kabupaten tidak lepas dari bantuan pusat. Terima kasih atas dukungannya,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, hadir Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Setyo Wahono, jajaran asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat, civitas akademika, dan tamu undangan lainnya. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,